Antisipasi Bencana Lima Tahun ke Depan, Pemkab Tanah Bumbu Paparkan Kajian Risiko dalam FGD
KALSELBABUSSALAM.COM
TANAH BUMBU: Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melangkah strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana lima tahun ke depan dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) kedua pada Rabu (6/11/2024) di Mahligai Bersujud, Kecamatan Simpang Empat. FGD ini menjadi momen penting bagi Pemkab Tanbu untuk mengungkap hasil sementara dari penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) periode 2025-2029.
Dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Tanbu, Sulhadi, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Christina Dewi Untari, acara ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana. FGD tersebut juga didampingi oleh tim ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai upaya memastikan kajian yang dilakukan akurat dan sesuai kebutuhan daerah.
Menurut Christina Dewi Untari, kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari asistensi yang telah diberikan oleh BNPB kepada BPBD Tanbu dan tim penyusun dokumen KRB. “Dokumen ini diharapkan menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk memahami dan mengukur risiko bencana di Kabupaten Tanah Bumbu dengan lebih baik, sehingga bisa disiapkan langkah mitigasi yang efektif,” ungkapnya.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah instansi dan pihak terkait, di antaranya pejabat BPBD Tanbu, Badan Pusat Statistik (BPS), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Manggala Agni, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kotabaru-Batulicin, hingga Kementerian Agama Tanbu. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini memperkaya perspektif dan masukan untuk merumuskan strategi komprehensif yang mampu menekan dampak bencana di masa mendatang.
Dalam penyusunan dokumen KRB, Pemkab Tanbu menargetkan kajian yang mampu memetakan seluruh jenis bencana yang berpotensi terjadi, seperti banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Diharapkan pula, dokumen ini dapat menjadi rujukan utama bagi program penanggulangan bencana di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun masyarakat.
“Masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dalam FGD ini akan sangat berarti. Kami ingin menghasilkan dokumen yang tidak hanya realistis, tetapi juga mampu dijadikan pedoman bagi upaya mitigasi di lapangan,” tambah Christina.
Dengan rampungnya penyusunan KRB 2025-2029 ini, Pemkab Tanbu menargetkan untuk menciptakan langkah-langkah mitigasi yang tepat sasaran, sehingga risiko dampak bencana dapat diminimalisasi.(*/Ainah)