Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / PUPR Hingga Bappeda Harus Punya Program Disabilitas, Tegas Dr. Utomo

PUPR Hingga Bappeda Harus Punya Program Disabilitas, Tegas Dr. Utomo

 


KALSELBABUSSALAM.COM
Dr. Utomo, M.Pd., seorang dosen dari Program Studi Pendidikan Khusus FKIP ULM, menyampaikan bahwa program Desa Peduli Penyandang Disabilitas (DPMP) dilaksanakan di 14 kabupaten, termasuk Kabupaten Kotabaru. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait layanan bagi penyandang disabilitas yang ditangani oleh Dinas Pendidikan, meskipun dukungan dari berbagai instansi lain juga sangat diperlukan.

"Pelayanan disabilitas tidak bisa hanya ditangani oleh satu instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab seluruh instansi pemerintah. Semua bidang harus memiliki program yang mendukung layanan bagi penyandang disabilitas," ujar Dr. Utomo.


Ia mencontohkan, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menyediakan aksesibilitas pada fasilitas umum seperti trotoar, sekolah, dan bangunan publik lainnya. Menurutnya, ada empat fasilitas utama yang wajib disediakan untuk penyandang disabilitas, yaitu area parkir khusus, ramp atau jalur miring untuk pengguna kursi roda, toilet aksesibel, serta guiding block untuk tunanetra yang biasanya ditandai dengan jalur kuning di trotoar. Fasilitas-fasilitas ini menjadi tanggung jawab PUPR, sementara Bappeda diharapkan dapat mengawal penganggaran dan program dari setiap instansi untuk penyandang disabilitas.

"Selama ini, layanan disabilitas sering kali hanya ada di Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan, padahal semua instansi seharusnya memiliki program dan anggaran khusus untuk itu," jelas Dr. Utomo. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memiliki tugas dalam deteksi dini bagi penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan DPMP ini, Dr. Utomo menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar mereka dapat mendukung program-program yang terkait dengan disabilitas di unit-unit layanan di setiap kabupaten sesuai amanat undang-undang. "Harapannya, seluruh instansi bisa memberikan dukungan yang lebih terarah bagi penyandang disabilitas, terutama dalam hal pendidikan," tutupnya.(Ainah)